Senin, 30 Juni 2014

Politik Dan Strategi Nasional

POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL

A.    Pengertian Politik
Politik adalah pembentukan keukuasaan dalam masyarakat dalam membuat suatu keputusan untuk negara. Politik juga diartikan sebagai seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional dan nonkonstitusional. Kata politik berasal dari bahasa Belanda “politiek” dan bahasa ingggris “politics” yang bersumber dari bahasa Yunani τα πολιτικά .
Pengertian politik menurut beberapa ahli :
1. Menurut Andrew Heywood
Politik adalah kegiatan suatu bangsa yang memiliki tujuan untuk mempertahankan dan menjalankan peraturan yang ada untuk patokan hidupnya.
2. Menurut Carl Schmdit
Politik adalah suatu dunia yang didalamnya orang-orang lebih membuat keputusan-keputusan dari lembaga-lembaga abstrak
3. Berdasarkan teori klasik Aristoteles politik adalah usaha yang ditempuh warga untuk mewujudkan kebaikan bersama.
Adapun lembaga-lembaga politik yang berati seperangkat norma yang melaksanakan dan memiliki kekuasaan atau wewenang dalam suatu bidang yang khusus. Lembaga politik meliputi eksekutif , legislatif dan yudiktif, keamanan dan pertahanan nasional serta partai politik. Setiap lembaga memiliki ketua untuk mengatur lembaganya masing-masing. Berikut ini proses pembentukan lembaga politik :
1.       Mengadakan kegiatan yang dapat mewakili aspirasi masyarakat
2.       Pembentukan tentara nasional dari suatu negara merdeka dengan pasrtisipasi dari berbagai golongan yang mewakili masyarakat
Fungsi lembaga politik adalah :
1.       Menjaga keamanan dan katahanan masyarakat
2.       Melaksanakan kesejahteraan umum
3.        Sebagai jembatan penyampaian aspirasi dari masyarakat ke pemilik kebijakan Negara.
4.        
B. Strategi Nasional
Strategi nasional adalah perencanaan dan memutuskan sesuatu untuk kepentingan negara. Kata strategi sendiri berasal dari bahasa Yunani stratēgos. Politik dan strategi pertahanan nasional harus berjalan selaras. Strategi nasioanal dirancang untuk menjawab kepentingan nasional negara tersebut. Setiap strategi di masing-maisng negara berbeda karena kebijakan dan kebutuhan masyarakat disetiap negar berbeda-beda satu sama lainnya. Sebagai salah satu negara berdaulat dan bermartabat, tentunya Indonesia harus memiliki strategi besar yang dapat menjamin tercapainya segala kepentingan nasional guna mewujudkan tujuan nasional menciptakan masyarakat adil dan makmur.
Penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional.
Dikutip dari Letkol Laut (P) Erwin S. Aldedharma, Komandan KRI Nala Khusus di bidang pertahanan negara, terkesan saat ini belum adanya keseragaman pola sikap dan pola tindak dalam lingkup Departemen Pertahanan, termasuk di jajaran TNI. Walaupun Undang-undang Pertahanan menyatakan bahwa strategi pertahanan negara disusun berdasarkan kondisi geografis bangsa, namun implementasi di lapangan masih sepertinya mengedepankan strategi pertahanan semesta, di mana dalam menghadapi kekuatan lawan, militer Indonesia masih berorientasi pada taktik perang gerilya. Artinya, musuh akan ditunggu hingga masuk dan menginjakkan kaki ke wilayah daratan Indonesia, yang mana berarti pula bahwa rakyat akan ikut terlibat dalam perang. Bukan berarti bahwa strategi pertahanan semesta merupakan sesuatu yang keliru, karena sejarah membuktikan bahwa dengan strategi tersebut bangsa ini berhasil merebut dan mempertahankan kemerdekaannya melawan penjajah. Namun dengan perkembangan situasi politik, hukum dan teknologi era sekarang, strategi itu hendaknya tidak ditempatkan sebagai strategi utama, karena hukum internasional melarang keterlibatan rakyat (non kombatan) dalam perang. Sebaliknya, Indonesia harus mampu mencegah musuh masuk ke wilayahnya, sehingga mewajibkan kita mempunyai militer yang memiliki daya pukul dan daya hancur cukup besar serta dapat dikerahkan hingga jauh ke batas terluar yurisdiksi nasional. Bertolak dari pemikiran demikian dan dikaitkan dengan kondisi geografis Indonesia, sudah sewajarnya bila fokus pembangunan kekuatan militer terletak pada Angkatan Laut dan Angkatan Udara.
Sudah jelas sekali bahwa peran pelaku-pelaku politik sangat mempengaruhi strategi negara dalam mempertahankan keamanan dan kesejahteraan masyarakat di dalam negara Indonesia.

Sumber :
http://makalahhubinternasional.blogspot.com/2010/11/mencari-strategi-pertahanan-bagi.html
http://id.wikipedia.org/wiki/Politik#Teori_politik

http://komkomriah.blogspot.com/2013/03/lembaga-politik.html

Kamis, 19 Juni 2014

Ketahanan Nasional Bangsa Indonesia

Ketahanan Nasional Bangsa Negara Indonesia
Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri.
Pertahanan negara dilakukan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara.
Pertahanan nasional merupakan kekuatan bersama (sipil dan militer) diselenggarakan oleh suatu Negara untuk menjamin integritas wilayahnya, perlindungan dari orang dan/atau menjaga kepentingan-kepentingannya. Pertahanan nasional dikelola oleh Kementerian Pertahanan. Angkatan bersenjata disebut sebagai kekuatan pertahanan dan, di beberapa negara (misalnya Jepang), Angkatan Bela Diri.
Dalam bahasa militer, pertahanan adalah cara-cara untuk menjamin perlindungan dari satu unit yang sensitif dan jika sumber daya ini jelas, misalnya tentang cara-cara membela diri sesuai dengan spesialisasi mereka, pertahanan udara (sebelumnya pertahanan terhadap pesawat: DCA), pertahanan rudal, dll. Tindakan, taktik, operasi atau strategi pertahanan adalah untuk menentang/membalas serangan.
Komponen pertahanan[sunting | sunting sumber]
Di Indonesia, sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai "komponen utama" dengan didukung oleh "komponen cadangan" dan "komponen pendukung". Sistem Pertahanan Negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur unsur lain dari kekuatan bangsa.

Komponen utama
"Komponen utama" adalah Tentara Nasional Indonesia, yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas tugas pertahanan.
Komponen cadangan
"Komponen cadangan" (Komcad) adalah "sumber daya nasional" yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama.
Komponen pendukung
"Komponen pendukung" adalah "sumber daya nasional" yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan. Komponen pendukung tidak membentuk kekuatan nyata untuk perlawanan fisik.
"Sumber daya nasional" terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan. Sumber daya nasional yang dapat dimobilisasi dan didemobilisasi terdiri dari sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang mencakup berbagai cadangan materiil strategis, faktor geografi dan lingkungan, sarana dan prasarana di darat, di perairan maupun di udara dengan segenap unsur perlengkapannya dengan atau tanpa modifikasi.
Komponen pendukung terdiri dari 5 segmen :
Para militer[sunting | sunting sumber]
Polisi (Brimob) - (lihat pula Polri)
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
Perlindungan masyarakat(Linmas) lebih dikenal dengan sebutan pertahanan sipil (Hansip)
Satuan pengamanan (Satpam)
Resimen Mahasiswa (Menwa)
Organisasi kepemudaan
Organisasi bela diri
Satuan tugas (Satgas) partai
Tenaga ahli/profesi
Sumber daya manusia sesuai keahlian atau berdasarkan profesi.
Industri
Semua Industri yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kekuatan utama dan kekuatan cadangan dalam menghadapi ancaman.
Sumber daya alam/buatan dan sarana prasarana
Sumber daya alam adalah potensi yang terkandung dalam bumi, air dan dirgantara yang dalam wujud asalnya dapat didayagunakan untuk kepentingan pertahanan negara.
Sumber daya buatan adalah sumber daya alam yang telah ditingkatkan daya gunanya untuk kepentingan pertahanan negara
Sarana dan prasarana nasional adalah hasil budi daya manusia yang dapat digunakan sebagai alat penunjang untuk kepentingan pertahanan negara dalam rangka mendukung kepentingan nasional.
Sumber daya manusia[sunting | sunting sumber]
Sumber daya manusia adalah warga negara yang secara psikis dan fisik dapat dibina dan disiapkan kemampuannya untuk mendukung komponen kekuatan pertahanan keamanan negara.
Seluruh warga negara secara individu atau kelompok, misalnya organisasi masyarakat (seperti: LSM, dsb)

ketahanan nasional
Pengertian ketahanan nasional adalah kondisi dinamika, yaitu suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mampu mengembangkan ketahanan, Kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, hambatan dan ancaman baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Juga secara langsung ataupun tidak langsung yang dapat membahayakan integritas, identitas serta kelangsungan hidup bangsa dan negara.
Dalam perjuangan mencapai cita-cita/tujuan nasionalnya bangsa Indonesia tidak terhindar dari berbagai ancaman-ancaman yang kadang-kadang membahayakan keselamatannya. Cara agar dapat menghadapi ancaman-ancaman tersebut, bangsa Indonesia harus memiliki kemampuan, keuletan, dan daya tahan yang dinamakan ketahanan nasional.
Kondisi atau situasi dan juga bisa dikatakan sikon bangsa kita ini selalu berubah-ubah tidak statik. Ancaman yang dihadapi juga tidak sama, baik jenisnya maupun besarnya. Karena itu ketahanan nasional harus selalu dibina dan ditingkatkan, sesuai dengan kondisi serta ancaman yang akan dihadapi. Dan inilah yang disebut dengan sifat dinamika pada ketahanan nasional.
Kata ketahanan nasional telah sering kita dengar disurat kabar atau sumber-sumber lainnya. Mungkin juga kita sudah memperoleh gambarannya.
Untuk mengetahui ketahanan nasional, sebelumnya kita sudah tau arti dari wawasan nusantara. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamik yang dimiliki suatu bangsa, yang didalamnya terkandung keuletan dan ketangguhan yang mampu mengembangkan kekuatan nasional.
Kekuatan ini diperlukan untuk mengatasi segala macam ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang langsung atau tidak langsung akan membahayakan kesatuan, keberadaan, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Bisa jadi ancaman-ancaman tersebut dari dalam ataupun dari luar.

KETAHANAN NASIONAL INDONESIA
1. Perkembangan Ketahanan Nasional
Dewasa ini istilah ketahanan nasional sudah dikenal diseluruh Indonesia. Dapat dikatakan bahwa istilah itu telah menjadi milik nasianal. Ketahanan Nasional baru dikenal sejak permulaan tahun 60 an. Pada saat itu istilah itu belum diberi devenisi tertentu. Disamping itu belum pula disusun konsepsi yang lengkap menyeluruh tentang ketahanan nasional. Istilah ketahanan nasional pada waktu itu dipakai dalam rangka pembahasan masalah pembinaan ter itorial atau masalah pertahanan keamanan pada umumnya.
Walaupun banyak instansi maupun perorangan pada waktu itu menggunakan istilah ketahanan nasional, namun lembaga yang secara serius dan terus-menerus mempelajari dan membahas masalah ketahanan nasional adalah lembaga pertahanan nasional atau lemhanas. Sejak Lemhanas didirikan pada tahun 1965, maka masalah ketahanan nasional selalu memperoleh perhatian yang besar.
Sejak mulai dengan membahas masalah ketahanan nasional sampai sekarang, telah dihasilkan tiga konsepsi.Pengertian atau devenisi pertama Lemhanas, yang disebut dalam konsep 1968 adalah sebagai berikut :
Ketahanan nasional adalah keuletan dan daya tahan kita dalam menghadapi segala kekuatan baik yang datang dari luar maupun dari dalam yang langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan hidup Negara dan bangsa Indonesia.
Pengertian kedua dari Lemhanas yang disebut dalam ketahanan nasional konsepsi tahun 1969 merupakan penyempurnaan dari konspsi pertama yaitu :
Ketahanan nasional adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa yang mengandung kemampuan untuk memperkembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala ancaman baik yang datang dari luar maupun yang datang dari dalam yang langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan hidup Negara Indonesia.
Ketahanan nasional merupakan kodisi dinamis suatu bangsa, berisi keuletan dan ketangguahan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional,didalam menghadapi didalam menghadapi dan mengisi segala tantangan, ancaman ,hambatan, serta gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas,identitas , kelangsungan hidup bangsa dan Negara serta perjuangan mengejar perjuangan nasional.
Apabila kita bandingkan dengan yang terdahulu, maka akan tampak perbedaan antara lain seperti berikut :
a. Perumusan 1972 bersifat universal, dalam arti bahwa rumusan tersebut dapat diterapkan dinegara-negara lain, terutama di Negara-negara yang sedang berkembang.
b. Tidak lagi diusahakan adanya suatu devenisi, sebagai gantinya dirumuskan apa yang dimaksud kan dengan istilah ketahanan nasional.
c. Jika dahulu ketahanan nasional di identikkan dengan keuletan dan daya tahan , maka ketahanan nasional merupakan suatu kondisi dinamis yang berisikan keuletan dan ketangguhan, yang berarti bahwa kondisi itu dapat berubah.
d. Secara lengkap dicantumkan tantangan, ancaman , hambatan, serta ganguan.
e. Kelangsungan hidup lebih diperinci menjadi integritas, identitas, dan kelangsungan hidup.
Dalam pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Jendral Suharto di depan siding DPR tanggal 16 Agustus 1975, dikatakan bahwa ketahanan nsional adalah tingkat keadaan dan keuletan dan ketangguhan bahwa Indonesia dalam menghimpun dan mengarahkan kesungguhan kemampuan nasional yang ada sehingga merupakan kekuatan nasional yang mampu dan sanggup menghadapi setiap ancaman d an tantangan terhadap keutuhanan maupun kepribadian bangsa dan mempertahankan kehidupan dabn kelangsungan cita-citanya.
Karena keadaan selalu berkembang serta bahaya dan tantangan selalu berubah, maka ketahanan nasional itu juga harus dikembangkan dan dibina agar memadai dengan perkembangan keadaan. Karena itu ketahanan nasional itu bersift dinamis, bukan statis.
Ikhtiar untuk mewujudkan ketahanan nasional yang kokoh ini bukanlah hl baru bagi kita. Tetapiu pembinaan dan peningkatannya sesuai dengan kebutuhan kemampuan dan fasililitas yang tersedi pula.
Pembinaan ketahanan nasional kita dilakukan dipelgai bidang : ideology , poluitik, ekonomi , sosial budaya dan hankam, baik secara serempak maupun menurut prioritas kebutuhan kita.
2. Perwujudan Ketahanan Nasional Indonesia dalan Trigarta
Untuk memberi gambaran umum tentang Indonesia, marilah kita membahasas dahulu dar segi aspek-aspek alamiah atau Trigatra dengan mulai meninjau :
a. Aspek lokasi dan posisi Geografis Wilayah Indonesia
Jikalau kita melihat letak geografis wilayah Indonesia dalam peta dunia, maka akan nampak jelas bahwa wilayah Negara tersebut merupakan suatu kepulauan, yang menurut wujud kedalam, terdiri dari daerah air dengan ribuan pulau-pulau didalamnya. Yang dalam bahasa asing bisa disebut sebagai suatu archipelago kelvar, kepulauan itu merupakan suatu archipelago yang terletak antara benua Asia disebelah utara dan benua Australia disebelah selatan serta samudra Indonesia disebelah barat dan samudra pasifik disebelah timr.
Berhubungan letak geografis antara dua benua dan samudra yang penting itu, maka dikatakan bahwa Indonesia mempunyai suatu kedudukan geograpis ditengah tengah jalan lalu lintas silang dunia. Karena kedudukannya yagn strategis itu, dipandang dari tiga segi kesejahtraan dibidang politik, ekonomi dan sosial budaya Indonesia telah banyak mengalami pertemuan dengan pengaruh pihak asing (akulturasi).
Menurut catatan Indonesia terdiri dari wilayah lautan dengan 13.667 pulau besar dan kecil, diperkirakan 3.000 pulau diantaranya yang dialami penduduk.

Luas pulau-pulau diperkirakn 735.000 mil persegi, sedangkn luas perairannya ditaksir 3 sampai 4 kali luas tanah (pulau-pulau). Jarak antara ujung barat sampai ujung timur adalah kira-kira 3.200 mil.

sumber :
http://id.wikipedia.org/wiki/Pertahanan_negara
http://khairulchaniago.wordpress.com/pengertian-arti-definisi-ketahanan-nasional-bangsa-negara-indonesia/

Jumat, 02 Mei 2014

Kemiskinan di Kota Depok

1.Pendahuluan
1.1 Indonesia mempunyai  pulau yang sangat banyak. Di pulau tersebut banyak terdapat kota kota besar  yang banyak di huni oleh masyakarat. Kota kota tersebut memiliki nilai kehidupannya masing-masing. Seperti yang saya akan jelaskan tentang angka kemiskinan di Kota Depok yang termasuk sila ke Lima “Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dari sila tersebut, kita dapat mengetahui isi yang terkandung di dalamnya yaitu Sila ini adalah tujuan bangsa ini dalam bernegara yang memiliki arti mensejahterakan seluruh warga negara. Sehingga, kesejahteraan menjadi sebuah hak seluruh warga negara, dari pemimpin hingga rakyatnya.
1.2 Alasan saya memilih judul “Kemiskinan di Kota Depok” karena berhubungan dengan tempat tinggal yang berada di depok, saya ingin menganalisis tetang angka kmiskinan yang berada di Kota Depok.
1.3 Tujuan saya menulis makalah ini, yaitu :
·         Mengetahui makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam sila ke-5
·         Mengetahui tujuan nilai-nilai dalam sila ke-5
1.4 Sistematika penulisan karya ilmiah
        Sistematika dari penulisan karya ilmiah terdiri dari beberapa bagian sebagai berikut:
JUDUL
ABSTRAK
LEMBAR PERSETUJUAN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR LAMPIRAN
DAFTAR TABEL
BABI. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
B. Perumusan Masalah
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan
        1. Tujuan Penulisan
2. Manfaat Penulisan
BAB II. Analisis Landasan teori
2.1 Analisis hasil
2.2 Penampilan Anggapan
2.3 Pernyataan hipotesis
2.4 Hal-hal yang diharapkan
BAB III. Analisis dan Penetapan Metode yang digunakan
3.1 Sample, Prosedur sampeling
3.2 Motode dan Prosedur pengolaan data
3.4 Metode dan Prosedur penganalisisan data
BAB IV Pengumpulan dan Penyajian data
4.1 Uraian secara singkat
4.2 Penyajan table
4.3 Penyajian diagram grafik
Bab V. Analisis Data
5.1 Analisis Statistik
5.2 Analisis Kwalitatif
5.3 Analisis Kwantitatif
5.4 Analisis Komparatif
5.5 Kesimulan Analisis
Bab VI. Kesimpulan dan Saran
6.1 Ungkapan kembali secara singkat tentang masalah
6.2 Nyatakan kembali metode yang digunakan
6.3 Ungkapkan kembali pernyataan masalah
6.4 Saran dan rekomendasi yang relevan

Bab Pendahuluan
1.1 Latar belakang Masalah
      Siapa yang tidak kenal dengan bangsa Indonesia. Bangsa yang memiliki budaya yang beragam dan kaya akan sumber daya alam. Tidak hanya itu Bangsa Indonesia terdiri dari pulau-pulau yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya dan masih banyak pulau kecil lainnya. Bisa kita lihat betapa luasnya Negara kita ini. Wilayahnya luas, penduduknya pun juga banyak.
      Bangsa Indonesia disebut sebagai zamrud khatulistiwa, karena hamparan hijau yang membentang dari sabang sampai merauke dan dilewati garis khatulistiwa. Sepatutnya kita semua sangat bangga menjadi warga Negara Indonesia karna selain memiliki sumber daya alam yang melimpah, alam Indonesia juga memiliki pemandangan yang sangat indah. Tidak heran kalau warga mancanegara sangat tertarik untuk datang ke Indonesia.
      Namun ketika para warga mancanegara itu sampai di Negara kita, tak jarang dari mereka yang mengeluh soal ketidaknyamanan karna tindak kriminal yang marak terjadi di negara kita. Akibatnya jumlah warga mancanegara yang datang ke Indonesia jumlahnya berkurang. Tindakan criminal terjadi tentunya ada sebabnya. Karena ada masyarakat yang hidupnya tidak berkecukupan. Kondisi yang tidak berkecukupan inilah yang sering kita sebut dengan kata kemiskinan.
      Kemiskinan, kata ini adalah kata yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Hampir setiap topik bahasan seminar dan surat-surat kabar selalu membahas kata tersebut. Baik masyarakat maupun pemerintah sudah tidak tabu lagi membahasnya.
      Budaya yang beragam, kaya akan sumber daya alam, nyatanya tidak menjadi jaminan untuk menyatakan bahwa masyarakat Indonesia sudah pasti memiliki taraf hidup yang layak. Ketika saya berjalan untuk naik angkutan umum menuju kampus, sering terlihat banyak pengemis yang berkeliaran di jalan raya. Tidak hanya pengemis tetapi juga banyak pengamen yang lalu lalang ke angkutan umum yang satu dan lainnya

1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mengangkat masalah tentang bagaimana kemiskinan di kota Depok  yang belum terhapus hingga hari ini padahal sudah banyak program telah dilaksanakan oleh pemerintah maupun pihak yang terkait? Berdasarkan data persentase kemiskinan di kota Depok berturut-turut mulai dari tahun 2010 hingga tahun 2013  adalah 3.77%, 4.20% dan 5.67%. Hal ini mencerminkan bahwa tingkat keberhasilan dari program-program yang telah dilaksanakan pemerintah selama ini masih belum efektif secara menyeluruh meskipun itu telah mengurangi persentase angka kemiskinan pertahunnya. Apa yang akan terjadi jika kesejahteraan masyarakat di Kota Depok yang dari Tahun ke Tahun mengalami menurunan yang cukup banyak? Kita bisa mengambil kesimpulan jika masyarkat semakin hari semakin terpuruk , apa akibatnya? Banyakya pengamen jalanan, makin banyaknya pengemis di jalan raya, anak sekolah yang minimal bisa sampai SMA menjadi tidak sampai karena soal biaya dll. Itu menunjukkan bahwa pemerintah belum bisa menangani factor kmiskinan yang di alami oleh masyarakat kota Depok
1.3 Tujuan dan Manfaat
  Yang menjadi tujuan dalam penulisan karya ilmiah  ini adalah menjelaskan bagaimana kemiskinan di kota Depok  agar terhapus dengan adanya program-program pemerintah maupun pihak yang terkait. Sedangkan manfaat yang akan dicapai adalah dapat menjadi solusi yang tepat dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia khususnya pada bidang program pemerintah pada masa yang akan datang. Sebagai bangsa Indonesia tidak ada kata terlambat dalam berwirausaha demi mencapi masyarakat yang sejahtera adil dan makmur sesuai dengan amanah konstitusi negara kita. Kemiskinan relatif ini terjadi pada siapa saja kecuali yang tidak mempunyai penghasilan karena sifatnya yang bergantung pada persperktif pikiran seseorang. Hal ini terjadi karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemiskinan tersebut antara lain sebagai berikut:
a) Kesenjangan sosial yang berlebihan, ini mungkin berhubungan dengan strata sosial.
b) Ketidakadilan Strukural.
c) Efek Pameran Barang-barang konsumtif (demonstration effects).

Kemiskinan ini juga memiliki dampak yang lebih besar daripada kemiskinan absolut. Karena dapat membakitkan emosi dan kemarahan yang lebih cepat dari apa yang belum dipikirkan seseorang yang berakibat pada kerusuhan, kejahatan dan tindakan kekerasan.




Bab 2 Analisis Landasan Teori
2.1 Analisis hasil
      Dalam menangani masalah kemiskinan ini, harusnya pemerintah kota depok memberikan lowongan pekerjaan untuk masyarakat Depok yang di anggap kehidupan sehari harinya masih jauh dari kata CUKUP.  Dan analisis pengaruh yang paling besar terhadap kemiskinan yaitu banyaknya tindak kriminal seperti kasus perampokan, penjambretan dll karena tidak adanya penghasilan yang dia dapat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masing- masing dan mereka melakukanya dengan alasan tersebut.
2.2 Penampilan Anggapan
     Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan,dll.
      Kemiskinan masyarakat kota Depok sangat memperihatinkan sekali. Karena kita bisa banyangkan mereka untuk menutupi kebutuhannya sehari hari saja tidak cukup, bagaimana jika mereka sakit dan harus berobat k rumah sakit yang bisa memakan biaya yang sangat besar?
2.3 Pernyataan hipotesis
     Kemiskinan bukan hanya berdampak buruk untuk mereka yang merasakan, tapi masyarakat yang mampu pun merasakan dampak negatif. Contohnya yaitu masyarakat yang miskin harus memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing dengan melakukan apa saja yang menghasilkan uang. Tapi banyak masyarakat yang tidak bisa menjaga iman mereka dan terjerumus dengan tindak kejahatan dan kekerasan terhadap masyarakat lain. Misalnya merampok dan menjambret. Mereka melakukan apa saja demi mendapatnya uang. Banyak kasus yang terjadi di depok, Jawa Barat.
2.4 Hal yang diharapkan
      Yang diharapkan untuk memperbaiki angka kemiskinan tersebut yaitu membuka lowongan pekerjaan dan mereka harus dapat memperoleh gaji yang mencukupi kebutuhan hidupnya dan masyarakat di Kota Depok sedikit demi sedikit akan memperbaiki angka kemiskinan. Berkaitan dengan itu maka penulis menawarkan gagasan dalam menyusun sebuah program penanggulangan kemiskinan di kota Depok  yang selama ini tidak diberdayakan oleh pemerintah maupun pihak yang terkait. Program tersebut antara lain bantuan ekonomi produktif bagi masyarakat miskin yang terlebih dahulu mengikuti pelatihan kewirausahaan yang diselenggarakan oleh dinas yang mempunyai keahlian di bidang ini agar dalam melakukan sebuah usaha di tengah persaingan global dapat bersaing secara kompetitif dengan pengusaha yang lain yang telah lama memulai usaha. Hal ini tentunys tidak terlepas dari minat dan potensi masyarakat Indonesia secara umum dan masyarakat kota Depok pada khususnya, karena walaupun dilaksanakannya program tersebut tetapi ini kembali kepada individu atau mayarakat yang menjalankan program tersebut.
      Karena keberhasilan dari sebuah program akan terwujud ketika masyarakat sudah maju dan mandiri serta tidak bergantung sepenuhnya kepada donatur dalam hal ini pemerintah baik ditingkat pusat, daerah, maupun ditingkat kelurahan.


Bab Analisis dan Penetapan Metode yang digunakan
3.1 Sample, produser sampeling
      Kita bisa lihat dari banyak masyarakat yang mengambil program BLT (Bantuan Langsug Pemerintah) yang di khususkan diberikan kepada orang yang kuran mampu.
3.2  Metode dan prosedur pengolahan data
      Dalam karya tulis ini metode yang digunakan adalah metode perspektif atau pendekatan, yaitu dengan melihat bagaimana program-program yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi masalah kemiskinan dibangsa ini yang mempunyai titik kajian pada program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri. Sedangkan dalam pengumpulan data-data yang mendukung dalam karya tulis ini adalah dengan studi pustaka, hasil investigasi dan dokumen-dokumen elektronik yang relevan dengan masalah penangggulangan kemiskinan khususnya di Indonesia termasuk kota Depok.
      Untuk pengolahan data tentang angka kemiskinan di Indonesia dan kota Depok  pada khususnya yaitu didasarkan pada pengolahan data Badan Pusat Statistik (BPS). Dan dalam pembahasan masalah dalam karya tulis ini menggunakan analisis sintesis untuk dapat menghasilkan kesimpulan yang tepat dan akhirnya direkomendasikan dengan harapan bahwa dapat menjadi solusi kedapan dalam penanggulangan kemiskinan.


3.3  Metode dan Prosedur penganalisisan data
      Menyediakan prosedur praktis dalam melakukan survey pengumpulan data melalui metode pengumpulan data (teknik sampling). Pengetahuan ini berguna untuk mendapatkan hasil pengukuran yang terpercaya.

Bab 4 Pengumpulan dan Penyajian Data
4.1 Uraian secara singkat
      Di kota Depok angkat kemiskinannya semakin tahun semakin bertambah karena banyaknya barang-barang kebutuhan pokok yang semakin hari harganya semakin meningkat dan di susulnya harga BBM yang dinaikan pemerintah, oleh sebabnya masyarakat yang sebelumnya sudah bisa dikatakan miskin menjadi semakin miskin atau terpuruk dengan harga-harga kebutuhan pokok yang semakin mahal .














4.2 Penyajian Tabel
Tabel angka kemiskinan dari tahun ke tahun
KOTA
ANGKA KEMISKINAN
2010
2011
2012
2013
Depok
2.56%
3.01
3.98
5.13




4.3 Penyajian diagram Grafik
Grafik angak kemiskinan di kota Depok





Bab 5 Analisis Data
5.1 Analisis Statistik
      Metode yang digunakan dalam artikel ini menggunakan metodologi survei statistik sesuai standa ryang diberikan pemerintah dan merupakan data statistik resmi negara untuk mengukur kinerja pembangunan kota. Statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi dan mempresentasikan data
Tujuan analisis data adalah
1. Data dapat diberi makna yang berguna dalam memecahkan masalah masalah penelitian
2. Memperlihatkan hubungan-hubungan antara fenomena yang terdapat dalam penelitian
3. Untuk memberikan jawaban terhadap hipotesis yang diajukan dalam penelitian
4. Bahan untuk membuat kesimpulan serta implikasi-implikasi dan saran-saran yang berguna untuk kebijakan penelitian selanjutnya
5.2 Analisasi Kualitatif
      Keadaan masyarakat di kota Depok cukup memprihatinkan, kurang adanya perhatian dari pemerintah terhadapt masyarakat yang miskin. Banyak orang-orang miskin yang menjadi gelandangan, pengamen, pengemis dll. Bahkan dar factor kemiskinan, banyak juga yang melakukan tindak kejahatan seperti perampokan dan penjambretan. Hal tersebut di karenanya mereka semua butuh uang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehingga masyarakat yang terbilang cukup merasa resah dengan tindak kejahatan yang di lakukan oleh orang-orang jahat.
5.3 Analisis Kuantitatif
      Dari hasil jumlah yang di dapat terdapat ratusan orang yang termasuk golongan orang yang tidak mampu atau yang di sebut miskin angka kemiskinan di kota Depok selalu naik dari tahun ke tahun mulai dr 3.77% (2011), 4.20%(2012), 5.67%(2013) dari 1.738.570 jiwa. Dari semakin banyaknya angka kemiskinan tersebut, pemerintah berupaya melakukan program-program yang di anggap bisa memperkecil angka kemiskinan di Indonesia termasuk kota Depok. Dari program – program yang telah di berlakukan, analisa yang dapat dapat tidak sesuai apa yang di harapkan pemerintah. Program tersebut bukan berdampak positif untuk memperkecil angka kemiskinan, tetapi dampak buruk yang di dapat. Seperti program Bantuan Langsung yang di berikan uang langsung kepada masyarakat, itu sama saja tidak mengajarkan masyarakat untuk menuntut ilmu seperti wirausaha dll. Pemerintah kurang memikirkan dampak yang telah di berlakukan oleh masyarakat yang kurang mampu.
5.4 Analisis Komparatif
Dari hasil analisis yang saya dapat, jumlah orang miskin di Depok tahun 2013 sebanyak 53.252 jiwa yang tersebar di 11 kecamatan. Berurutan warga miskin terbanyak per Kecamatan adalah di Kecamatan Tapos sebanyak 8.945 jiwa, Pancoran Mas sebanyak 7.370 jiwa, dan Bojongsari 3.829 jiwa. Sementara Kecamatan yang paling sedikit warga miskinnya adalah Cinere, yaitu 1.768 jiwa. Angka ini cukup lumayan di banding di DKI Jakarta mencapai 354,19 ribu orang pada tahun 2013.
5.5 Kesimpulan Analisis
Melihat dari sudut pandang sila kelima Pancasila, yang berbunyi "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia", sudah seharusnya orang - orang kaya yang berada di Republik ini ikut mengambil langkah dalam proses penanggulangan kemiskinan. Banyak orang kaya yang berada di Republik ini, akan tetapi orang yang peduli akan kemiskinan sangatlah sedikit, sehingga sila kelima Pancasila belum sepenuhnya dihayati oleh para orang kaya yang bernaung di Republik ini. Pemerintah pun jangan hanya berdiam diri mengetahui keadaan tersebut. Pemerintah bisa melakukan upaya berupa Gerakan Nasional yang bertujuan mensejahterakan sesama, tentunya tidak selalu dengan cara memberikan bahan pangan kepada orang miskin, melainkan bisa dengan cara memberikan mereka modal untuk mereka berusaha supaya bisa keluar dari kemiskinan. Gerakan Nasional Memberantas Kemiskinan harus dicetuskan oleh pemerintah kepada semua kalangan yang berkepentingan di Republik ini, terutama orang - orang kaya dan pengusaha yang menguasai bisnis di negara ini, jangan sampai para orang kaya dan pengusaha tersebut mengambil untung dari rakyat Indonesia akan tetapi tidak mau peduli terhadap kemiskinan yang terjadi pada negeri ini. Pemerintah harus mendorong para pengusaha untuk melakukan tindakan pemberantasan kemiskinan secara nyata. Masalah penanggulangan kemiskinan tidak hanya kita dengar dalam kehidupan bernegara, dalam kehidupan beragama pun pasti kita sering mendengar ajakan untuk saling berbagi, yang mana setiap agama pastinya mengajak setiap umatnya untuk saling berbagi dengan sesama manusia. Yang berkecukupan dihimbau berbagi dengan yang berkekurangan, sehingga manakala yang berkecekupan menjadi berkekerungan, akan ada berkecukupan lainnya yang berbagi dengannya. itulah sepenggal ajakan untuk saling berbagi antar sesama umat manusia yang pernah saya baca. sudah pasti setiap agama punya cara masing - masing yang bertujuan untuk mengajak umatnya berbagi dengan sesama manusia yang membutuhkan bantuan. Diharapkan Pemerintah bisa mengambil isu ini dalam upaya pemberantasan kemiskinan. Bisa pula dijadikan dasar pemikiran dalam tren Gerakan Nasional Memberantas Kemiskinan, dengan cara membantu sesama umat manusia yang berada di sekitar kita.

Bab 6 Kesimpulan dan saran
6.1 Ungkapkan kembali secara singkat tentang masalah
Angka kemiskinan di kota Depok dari tahun ke tahun makin meningkat yang di sebabkan oleh harga barang pokok yang semakin mahal, oleh sebab itu banyaknya masyarakat yang tak tahan dengan kehidupan mereka. Sehingga kurangnya kesejahteraan masyarakat kota depok yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia yang termasuk dalam sila ke-5 yang berbunyi “Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia”.
6.2 Nyatakan kembali metode yang digunakan
      Metode yang digunakan adalah metode perspektif atau pendekatan, yaitu dengan melihat bagaimana program-program yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi masalah kemiskinan dibangsa ini yang mempunyai titik kajian pada program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri. Sedangkan dalam pengumpulan data-data yang mendukung dalam karya tulis ini adalah dengan studi pustaka, hasil investigasi dan dokumen-dokumen elektronik yang relevan dengan masalah penangggulangan kemiskinan khususnya di Indonesia termasuk kota Depok.
      Untuk pengolahan data tentang angka kemiskinan di Indonesia dan kota Depok  pada khususnya yaitu didasarkan pada pengolahan data Badan Pusat Statistik (BPS). Dan dalam pembahasan masalah dalam karya tulis ini menggunakan analisis sintesis untuk dapat menghasilkan kesimpulan yang tepat dan akhirnya direkomendasikan dengan harapan bahwa dapat menjadi solusi kedapan dalam penanggulangan kemiskinan.

6.3 Ungkapkan kembali pernyataan masalah
      Kemiskinan merupakan hal yang tak terelakkan bagi negara berkembang tak terkecuali bagi negara Indonesia. Sejak setelah kemerdekaan bangsa ini tidak terlepas dari belenggu kemiskinan termasuk kota Depok.
Namun pemerintah selama ini tidak hanya tinggal diam terhadap masalah kemiskinan yang melanda masyarakat bangsa ini bahkan mereka telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mengatasi masalah tersebut. Misalnya dengan meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, menyediakan fasilitas kredit yang diperuntukkan untuk warga miskin, membangun infrastruktur di tempat permukiman yang kumuh, dan lain-lain di kota Depok.
Pertanyaan kemudian yang muncul adalah apakah seluruh program tersebut dapat terlaksana dengan benar? sejauh mana keefektifan seluruh program-program tersebut? dapatkah mensejahterakan masyarakat miskin?
Untuk menjawab pertanyaan tadi kita mereview kembali terhadap program-program pemerintah yang telah dilaksanakan selama ini sehingga dapat menemukan jawaban yang sebenarnya. Pemerintah tidak salah dalam memberikan bantuan kepada masyarakat miskin, tetapi kita tidak dapat ingkari bahwa sebagian dalam pelaksanaan program tersebut masih belum mendapat hasil yang maksimal dan benar-benar menentaskan kemiskinan.
Pada umumnya masyarakat miskin di kota Depok tidak memiliki surplus pendapatan untuk bisa ditabung bagi pembentukan modal masa yang akan datang hanya bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Bukan hanya itu tetapi juga porsi anggaran penanggulangan kemiskinan . Sebab lain yang menyebabkan kurang efektifnya keberhasilan program yang dilakukan pemerintah adalah kurangnya ruang gerak bagi masyarakat miskin untuk memberdayakan dirinya. Bantuan yang selama ini sebagian hanya bersifat satu arah yaitu masyarakat hanya menerima bantuan tersebut tanpa berperan serta dalam pembuatan program tersebut. Sebenarnya tidak ada yang salah terhadap bantuan yang dperuntukkan bagi masyarakat miskin hanya saja perlu diadakan perubahan termasuk dalam pelaksanaan program tersebut. Misalnya program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perkotaan (PNPM M-P). Program ini baik dalam hal pelaksanaan dan langusung menyentuh masyarakat miskin tetapi ada beberapa kendala yang terjadi di masyarakat. Menurut pengamatan saya selama ini kebanyakan bantuan yang diberikan hanya bersifat bantuan fisik yang tidak bisa diberdayakan hanya ada satu atau dua kelompok saja yang bisa diberikan bantuan ekonomi produktif, mengapa hal demikian bisa terjadi? Ada beberapa hal yang melatarbelakangi hal tersebut yaitu:
1. Tidak terdapat dalam Rencana Program Jangka Mengenah (RPJM) Pronangkis dan Rencana Program Jangka Panjang (RPJP) yang telah diputuskan sebelumnya.
2. Kurangnya partisipasi masyarakat miskin dalam penentuan keputusan yang akan dituangkan dalam Rencana Program Jangka Menengah dan Rencana Program Jangka Panjang (RPJP).
3. Kurangnya ilmu pengetahuan tentang bagaimana berwirausaha.
Dari tiga hal di atas saling berkaitan satu sama lainnya karena bila salah satu point saja tidak terpenuhi maka akan terjadi kendala-kendala di dalam pelaksanaan program bahkan akan menimbulkan masalah baru. Pengelolaan program atau kegiatan berjalan tidak efektif karena menimbulkan tumpang tindih dalam melakukan pendataan dan juga ada desa-desa atau kelompok masyarakat yang tidak terlayani.
      Dalam hal ini sebaiknya pemerintah atau pihak yang mempunyai kewenangan terhadap pelaksanaan program ini dapat mengambil langkah-langkah yang tepat sebelum memutuskan program-program yang akan diberikan kepada masyarakat agar dalam pelaksanaan dapat meminimalisir terjadinya masalah. Pihak yang berwajib dalam hal ini Koordinator dan Fasilitator lapangan sebaiknya sebelum memberikan bantuan kepada warga miskin dapat melakukan survei dan pengambilan data yang akurat sehingga di dalam pelaksanaan program tersebut tidak menimbulkan kecemburuan sosial bagi masyarakat yang belum tersentuh bantuan.  Di sisi lain hal itu telah dilaksanakan dengan benar tetapi kembali lagi kepada individu yang menikmati, menjalankan bantuan tersebut. Salah satunya adalah kurangnya minat dan potensi masyarakat miskin untuk berwirausaha. Hal ini tentunya tidak didukung oleh kapasitas keilmuan yang memadai sehingga dalam minat dan potensi ada tetapi sangat minim.
      Alangkah baiknya ketika bantuan itu diluncurkan masyarakat telah siap dan mampu mengembangkan bantuan misalnya bantuan ekonomi produktif seperti pengadaan tenda pengantin, bengkel las, usaha warnet dan sebagainya. Artinya bahwa tidak selamanya mendapat bantuan dari pemerintah untuk mengembangkan usaha yang telah terbentuk kecuali kelompok masyarakat tersebut yang membiayai seluruh aspek keberlangungan sebuah usaha baik itu skala kecil dan menengah.
Dengan demikian pemerintah bersama aparatnya harus memikirkan dan menyusun program baru lagi demi untuk memberantas masalah kemiskinan di kota Depok.
Tentunya semua itu tidak akan dapat terlaksana dengan baik tanpa dukungan dari semua pihak baik stekholder, pemerintah, swasta, maupun masyarakat secara umum agar Indonesia benar-benar keluar dari kemiskinan dan utang-utang luar negeri. Karena dana yang digunakan oleh program pemerintah khususnya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri berasal dari Bank Dunia.
Ini merupakan utang yang harus dibayar oleh pemerintah dan ketika program itu kurang begitu efektif maka mulailah kita berpikir secara rasional demi kemakmuran bangsa ini dan tidak akan menamba utang-utang yang ada tetapi bagaimana kita berpikir seberapa besar kontribusi yang kita berikan kepada negara. Dengan demikian apabila kita berbuat kesalahan dalam melakukan sebuah kegiatan yang sifatnya demi kepentingan orang banyak apalagi masyarakat miskin dan telah melampaui batas kewajaran maka cepatlah mengambil sebuah keputusan yang tepat agar bangsa jangan terus terpuruk di mata lokal, regional, nasional maupun di kanca internasional.  Dari hasil investigasi dilapangan bahwa wargalah yang kurang berpartipasi dalam program padahal sosialisasi itu sudah dilaksanakan sebelum pelaksanaan program. Untuk itu ini merupakan tantangan yang paling berat yang harus dihadapi peleksana program pemerintah khususnya PNPM Mandiri.
Di Sulawesi Tenggara khususnya Kota Kendari pelaksanaan program PNPM Mandiri Perkotaan ini sudah lama terlaksa. Namun saya tidak menjamin apakah dalam pelaksanaan itu efektif atau tidak?





6.4 Saran dan rekomendasi yang relevan
      Dari analisis yang saya buat kali ini, saya member saran kepada pemerintah kota depok untuk memberikan semacam lowongan pekerjaan untuk masyarkat kota depok agar masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan dapat bekerja di tempat tersebut . Dan pemerintah harusnya memperhatikan masyarakat yang kurang mampu agar mereka merasakan kepedulian pemerintah terhadap masyarakat miskin. Dan berdasarkan pembahasan yang tersebut di atas maka dapat mengambil kesimpulan bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri baik itu yang dilaksanakan di tataran Kota maupun di tataran Desa sudah cukup baik meskipun masih banyak kendala yang terjadi di masyarakat. Ada beberapa kesimpulan yang penulis utarakan diantaranya:
1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri perlu dibenahi tentang pendataan warga miskin agar dalam pelaksanaan kegiatan tidak menimbulkan kecemburuan sosial bagi masyarakat miskin lainnya.
2. PNPM Mandiri masih menimbulkan masalah yang baru dalam penanggulan kemiskinan yaitu masih banyaknya penyelewengan dana yang dilakukan oleh penerima bantuan khususnya bagi dana bergulir.

Dari pembahasan serta kesimpulan di atas penulis merekomendasikan beberapa hal yaitu:
1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri ini sangat baik bila di dalam melaksanakan kegiatan yang bersifat ekonomi produktif baik dalam skala kecil maupun skala menengah.
2. PNPM Mandiri sebaiknya dapat menyelenggarakan pelatihan berwirausahan disamping pelatihan lain yang telah dilakukan selama ini agar dalam menerima bantuan dapat efektif dalam kelangsungan hidup mereka dan bersifat usaha jangka panjang.
Di sisi lain dapat menambah ilmu pengetahuan bagi masyarakat miskin yang bisa digunakan dikesempatan lain dalam menjalani hidupnya.

3. PNPM Mandiri sebaiknya bisa melakukan pendataan yang akurat disamping mendapat data dari kelurahan atau RW sehingga dalam pelaksanaan program dapat benar-benar mereka yang mayoritas dalam tataran kemiskinan.